Daerah

Kerja Maksimal Gaji Minimal, Ribuan Honorer di Indramayu Gelar Aksi

168
×

Kerja Maksimal Gaji Minimal, Ribuan Honorer di Indramayu Gelar Aksi

Share this article

INDRAMAYU, InfoJabar.co.id – Gabungan guru honorer Kabupaten Indramayu melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (15/1/2025), Aksi tersebut digelar di dua lokasi, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Indramayu.

Ribuan honorer ini memulai aksi dengan berjalan kaki dari GOR Singalodra menuju kantor Disdik, Terus di ke Pendopo dan melanjutkannya ke Gedung DPRD.

Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Salah satu peserta aksi menegaskan bahwa mereka sudah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kejelasan status.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi untuk masyarakat, tetapi banyak dari kami yang gagal dalam seleksi PPPK,” ujarnya dengan nada kecewa.

Ia meminta agar honorer yang sudah terdata BKN dari semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, damkar, dan lainnya bisa tuntas diangkat di tahun 2025 ini.

Dalam aksi ini, para honorer tersebut membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Mereka juga menyoroti janji pemerintah daerah yang dianggap tidak ditepati.

“Jika anggaran daerah bisa dialihkan ke sektor lain, mengapa guru honorer yang sudah lama mengabdi tidak diperhatikan?” tegasnya.

Para guru honorer berkomitmen untuk terus menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah memberikan solusi konkret.

“Kami akan terus berjuang sampai suara kami didengar,” tambahnya.

Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, berjanji akan membahas tuntutan para guru honorer dalam rapat bersama dewan.

Pihaknya juga berencana menyampaikan kebutuhan tenaga guru kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Dari 1.942 pendaftar PPPK, hanya 595 yang terangkat. Untuk tahap berikutnya, kuota akan dibahas oleh BKPSDM. Insya Allah akan ada gelombang kedua,” ujar Caridin.

Caridin mengakui bahwa proses pengangkatan PPPK masih menghadapi banyak kendala, seperti latar belakang pendidikan dan masa kerja. Ia berharap BKN dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini.

“Berbagai kendala ini menjadi perhatian kami, dan kami akan terus mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *