Indramayu,InfoJabar – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan korupsi dengan memperkuat Zona Integritas (ZI). Tujuan utamanya adalah menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Delapan area strategis menjadi fokus utama Pemkab Indramayu, meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi pajak.
Bupati Indramayu, Nina Agustina, menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam mengidentifikasi dan menangani potensi korupsi di tingkat pemerintah daerah. “Delapan area ini harus mendapatkan perhatian penuh dari kita semua,” tegas Nina pada Selasa (10/9/2024) di Ruang Ki Tinggi, Setda Indramayu.
Sinergi untuk Transparansi
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II, Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemkab Indramayu perlu meningkatkan penerapan Zona Integritas. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dukungan terhadap program ini juga diperkuat oleh Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention (MCP). Kedua indikator ini dijadikan acuan percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pada tahun 2023, Kabupaten Indramayu meraih indeks SPI sebesar 70,63, menempati peringkat ke-16 secara nasional, sedangkan capaian MCP mencapai 79,76.
“Capaian ini masih bisa ditingkatkan, beberapa indikator belum maksimal dan membutuhkan intervensi,” ujar Bahtiar.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, memimpin pembacaan Komitmen Zona Integritas di hadapan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Acara ini juga diikuti dengan penyerahan 73 sertifikat aset daerah dari Kantor Pertanahan Indramayu kepada Pemkab Indramayu, disaksikan langsung oleh Bupati Nina Agustina
